Kasus Pembakaran Rumah Warga Tambak PALI Jadi Sorotan, Praktisi Hukum Pertanyakan Respons Perlindungan Hukum Masyarakat

PALI,| kabar12pas.com — Peristiwa dugaan pembakaran rumah milik Ayupan (65), warga Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mendapat perhatian serius dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum. Kasus yang menyeret dugaan konflik antara pemilik rumah dengan pihak yang memiliki hubungan personal tersebut dinilai tidak hanya menjadi persoalan pidana semata, namun juga menjadi cermin penting terhadap sejauh mana negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Praktisi hukum yang juga merupakan Advokat muda Kabupaten PALI, Septa Barat, S.H., menegaskan bahwa setiap laporan maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada aparat penegak hukum merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, setiap laporan harus menjadi perhatian serius serta ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku, guna memastikan terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurutnya, apabila benar informasi yang berkembang di masyarakat bahwa sebelum peristiwa kebakaran terjadi terdapat laporan dugaan tindak pidana yang pernah disampaikan oleh terduga pelaku terhadap mantan suami sirinya kepada pihak kepolisian, namun belum mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya, maka hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama.

"Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, apabila benar sebelum peristiwa tersebut terjadi terduga pelaku pernah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan suami sirinya ke Polsek setempat, namun laporan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut sebagaimana mestinya, maka hal itu patut menjadi perhatian serius," ujar Septa Barat.

Ia menegaskan, kepolisian merupakan institusi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang datang membuat laporan bukan hanya membutuhkan proses administrasi, tetapi berharap mendapatkan kepastian dan perlindungan dari negara.

"Masyarakat datang ke kantor polisi bukan sekadar untuk membuat laporan, tetapi untuk memperoleh perlindungan hukum yang nyata. Karena itu setiap pengaduan harus ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Namun demikian, Septa Barat mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Dirinya tidak ingin memberikan kesimpulan sepihak terkait dugaan adanya kelalaian aparat sebelum adanya pemeriksaan dan fakta hukum yang jelas.

"Saya tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Saya tidak menyimpulkan telah terjadi kelalaian aparat. Tetapi apabila nantinya terbukti terdapat laporan masyarakat yang tidak ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum, maka hal tersebut wajib dievaluasi secara menyeluruh dan transparan," katanya.

Ia menilai penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah sebuah tragedi terjadi. Menurutnya, fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi bagian utama dari pelayanan hukum.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti setelah terjadi tindak pidana dan seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Perlindungan hukum harus dimulai sejak masyarakat pertama kali meminta bantuan kepada negara," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Septa Barat juga meminta perhatian khusus dari jajaran Kepolisian, mulai dari Kapolres PALI, Kapolda Sumatera Selatan hingga Mabes Polri apabila ditemukan adanya dugaan laporan masyarakat yang tidak berjalan sesuai prosedur.

"Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dibangun dari bagaimana aparat merespons setiap laporan dengan cepat, profesional, objektif, dan berkeadilan. Evaluasi harus dilakukan apabila memang ditemukan adanya persoalan dalam proses pelayanan hukum," ungkapnya.

Selain aparat penegak hukum, ia juga meminta Pemerintah Kabupaten PALI turut mengambil peran dalam upaya pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, konflik pribadi yang tidak segera mendapatkan penyelesaian hukum berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan merugikan banyak pihak.

"Pemerintah daerah juga harus hadir dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Negara harus hadir sebelum sebuah tragedi terjadi, bukan hanya setelah peristiwa berlangsung dan proses hukum dimulai," pungkasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih baik di Kabupaten PALI, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.[red]