Tak Ingin Bergantung Dana Pusat, Pemkab PALI Serius Optimalkan PAD

PALI |kabar12pas.com — Upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Optimalisasi PAD yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Ruang Rapat Bupati, Selasa (6/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH.

Rapat ini dihadiri Asisten I Setda PALI H. Andre Fajar Wijaya, Plt Kepala Bapenda Dr. Aryansyah, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada dana pusat justru membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mempercepat dan memeratakan pembangunan.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. PAD harus menjadi kekuatan daerah. Jika pendapatan daerah kuat, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan,” tegas Iwan Tuaji.

Ia mengungkapkan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menunjukkan tren positif dengan peningkatan penerimaan hingga sekitar Rp800 juta. Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil yang dimiliki Kabupaten PALI.

“Peningkatan ini patut diapresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masih ada potensi yang belum tergarap optimal. Jangan sampai peluang pendapatan daerah bocor akibat lemahnya pengawasan atau koordinasi antar-OPD,” ujarnya.

Melalui rapat ini, Pemkab PALI menegaskan komitmennya memperkuat Pendapatan Asli Daerah sebagai fondasi kemandirian fiskal. Optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. [red]