PMII Kota Palembang Mengamuk Tolak Pilkada oleh DPRD: “Jangan Rampas Hak Rakyat!”

Palembang|kabar12pas.com — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palembang melontarkan protes keras terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dalam Aksi Mimbar Bebas di kawasan Taman Simpang Lima DPRD Kota Palembang, Minggu (15/2/2026), mahasiswa menegaskan bahwa rencana tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan rakyat dan kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia.

Aksi berlangsung panas dengan orasi bergelora yang menuding wacana Pilkada oleh DPRD sebagai upaya “merampas hak rakyat” dalam menentukan pemimpinnya sendiri. PMII menilai sistem pemilihan langsung yang lahir dari reformasi bukan sekadar prosedur politik, melainkan simbol kemenangan rakyat atas praktik politik elitis masa lalu.

Menurut massa aksi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mempersempit partisipasi publik dan membuka ruang transaksi politik tertutup. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak boleh kembali menjadi penonton dalam proses penentuan pemimpin daerah.

Orator aksi, Rifky, dengan nada lantang menyebut wacana tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang tidak dapat ditoleransi.

“Kami menolak keras Pilkada melalui DPRD. Itu sama saja mencabut hak rakyat dan menyerahkan masa depan daerah kepada segelintir elite. Demokrasi tidak boleh diperdagangkan di ruang tertutup,” tegasnya disambut sorakan massa.

PMII juga menekankan bahwa secara konstitusional, kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Dalam praktik modern, prinsip tersebut dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Ketua Umum PC PMII Kota Palembang, Indra Kusumah, memperingatkan bahwa mengubah mekanisme pemilihan langsung sama saja mengkhianati semangat reformasi.

“Kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah untuk tidak bermain-main dengan hak politik rakyat. Pilkada langsung adalah benteng terakhir kedaulatan rakyat di daerah. Jangan sekali-kali mundur ke belakang,” ujarnya tegas.

Ia menambahkan, keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih pemimpin adalah fondasi pemerintahan yang sah, transparan, dan bertanggung jawab. Tanpa partisipasi rakyat, legitimasi kekuasaan dinilai akan rapuh dan rawan penyimpangan.

Aksi tersebut ditutup dengan pernyataan sikap bahwa PMII Kota Palembang siap terus turun ke jalan jika wacana tersebut berlanjut. Bagi mereka, demokrasi bukan sekadar slogan, melainkan hak yang harus dipertahankan dengan segala cara.

“Jika hak rakyat diabaikan, maka perlawanan mahasiswa akan menjadi suara nurani bangsa,” tegas pernyataan akhir massa aksi.[red]