Skor MCP 83,9, Kabupaten PALI Kukuhkan Diri sebagai Daerah Terbaik Pencegahan Korupsi di Sumsel

PALI |kabar12pas.com — Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan pembaruan data resmi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP) 2025 yang dirilis melalui portal Jaga KPK pada 9 Desember 2025, PALI mencatatkan skor 83,9 dan berhasil meraih peringkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian monumental ini menjadi bukti bahwa PALI terus bergerak maju dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui kebijakan yang tepat, pembenahan sistem yang terukur, serta komitmen tinggi seluruh perangkat daerah dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik.

Dari 18 instansi pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, PALI tampil sebagai pemuncak dengan nilai 84 pada rekap awal, yang kemudian diperjelas melalui dashboard MCP dengan skor final 83,9. Pencapaian ini menempatkan PALI di atas Pemerintah Provinsi Sumsel (83), Ogan Komering Ilir (81), Palembang (80), dan Banyuasin (79).

Posisi ini sekaligus memastikan Kabupaten PALI berada dalam zona hijau Indeks MCP — kategori tertinggi yang menandakan kuatnya kepatuhan terhadap indikator nasional pencegahan korupsi yang ditetapkan KPK.

Prestasi ini tidak hanya sebagai catatan administratif, tetapi menjadi representasi nyata bahwa PALI semakin matang dalam menghadirkan pemerintahan bersih, modern, dan terpercaya.

Skor 83,9 tersebut diperoleh dari penilaian delapan area intervensi MCP. Beberapa di antaranya mencatat hasil yang sangat memuaskan:

- OPD: 97,3

- Manajemen ASN: 93,5

- Perencanaan: 89,6

- Perizinan: 85,6

- Pelayanan Publik (Yanblik): 83,7

- APIP: 81,5

- Pengadaan Barang/Jasa: 78,2

- Barang Milik Daerah (BMD): 70

Performa unggul terutama pada sektor OPD dan Manajemen ASN menjadi pilar utama yang mendorong Kabupaten PALI berada di posisi teratas se-Sumatera Selatan.

Dalam proses verifikasi dokumen MCP, Kabupaten PALI menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Dari total 680 dokumen yang menjadi kewajiban:

- 612 dokumen telah diunggah,

- 577 dokumen diterima,

- 24 dokumen ditolak,

- 11 dokumen masih dalam proses verifikasi,

- 68 dokumen belum diunggah.

Data ini menjadi indikator bahwa perangkat daerah PALI semakin disiplin dalam menyiapkan dan melaporkan dokumen pendukung, sebagai bagian penting dari proses evaluasi pencegahan korupsi. 

Keberhasilan ini menjadikan Kabupaten PALI sebagai salah satu daerah dengan konsistensi terbaik dalam penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan kualitas layanan publik. Capaian ini menjadi bukti bahwa PALI bukan hanya mengejar nilai, tetapi sedang membangun fondasi kuat menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih dari itu, prestasi ini menegaskan posisi Kabupaten PALI sebagai daerah yang aktif, progresif, dan berkomitmen penuh dalam mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Dengan capaian gemilang ini, PALI kembali menunjukkan diri sebagai kabupaten yang tidak hanya berkembang pesat secara fisik dan ekonomi, tetapi juga unggul dalam integritas, tata kelola, dan pelayanannya kepada masyarakat.[red]